Nantikan Harian Kompas edisi 100 halaman besok pagi (28/11). Harga tetap.

Kompas #100halaman mengulas harapan, tantangan ekonomi, dan bisnis 2015 serta kompetensi daya saing Indonesia dalam hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Bagaimana mendapatkan Kompas #100halaman? Anda bisa mendapatkannya di titik penjualan, loper, agen, toko buku dan secara online di ePaper Interaktif. Jangan sampai melewatkan :)
via Klasika

Harga elpiji kemasan 3 kilogram di Jakarta bergerak liar di kisaran Rp 17.000-Rp 20.000 per tabung. Angka itu melampaui ketentuan eceran tertinggi sebesar Rp 12.750 per tabung. Warga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap barang bersubsidi itu. | 27 Nov 2014 | Hal 26 via Harian Kompas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali I Nyoman Adi Wiryatama menjadi tersangka kasus pemalsuan surat dan akta otentik serta memberikan keterangan palsu dalam akta otentik terkait balik nama sertifikat tanah milik warga, I Made Sarja. Kejaksaan Tinggi Bali menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap tersangka, Rabu (26/11). | 27 Nov 2014 | Hal 24 via Harian Kompas

Presiden Joko Widodo, Kamis (27/11) sore ini, dijadwalkan melantik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. | 27 Nov 2014 | Hal 18 via Harian Kompas

Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 51 produk obat tradisional dicampur bahan kimia obat, baik pada produk legal maupun yang tidak terdaftar. Bahan kimia yang dimasukkan membahayakan kesehatan konsumen, bahkan bisa menyebabkan kematian. | 27 Nov 2014 | hal 14 via Harian Kompas

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan, kolom agama dalam kartu tanda penduduk setiap warga negara Indonesia tidak akan dihapus. Kolom agama seperti yang ada saat ini akan tetap dipertahankan demi identitas setiap warga negara. | 27 Nov 2014 | hal 5 via Harian Kompas

Jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan pejabat legislatif dan eksekutif cenderung meningkat. Hal itu bisa menjadi indikasi awal makin maraknya praktik korupsi di kalangan anggota DPR dan pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selama Januari-Oktober 2014, terdapat 566 laporan transaksi mencurigakan. | 27 Nov 2014 | hal 4 via Harian Kompas

Presiden Joko Widodo harus siap memberikan penjelasan ke Dewan Perwakilan Rakyat terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter pada 18 November 2014. Usulan interpelasi telah ditandatangani 202 anggota DPR. | 27 Nov 2014 | Hal 3 via Harian Kompas

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla berharap, Musyawarah Nasional IX Partai Golkar berjalan demokratis, transparan, serta sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai. Acara itu juga diharapkan menjadi jalan bagi penyelesaian kisruh internal yang sedang terjadi di Golkar. | 27 Nov 2014 | Hal 2 via Harian Kompas

Ribuan kendaraan angkutan tak layak jalan dengan buku kir palsu diperkirakan berkeliaran di jalanan Ibu Kota dan sekitarnya setiap hari. Kondisi itu bisa menjadi ”bom waktu” karena kendaraan-kendaraan tak laik jalan itu bisa menyebabkan kecelakaan fatal. | 27 Nov 2014 | Hal 1 via Harian Kompas

Recent Tweets